Implementation of Non-Refoulement Principles in Legislation as Protection of Refugees in Indonesia

Authors

  • Kayla Daffanya Putri Dermawan Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia
  • Diani Sadiawati Universitas Pembangunan Nasional "Veteran" Jakarta, Indonesia

DOI:

https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.3968

Keywords:

Non-Refoulement Principle; Refugee Protection; Regulations

Abstract

This article is about the implementation of the principles of non-refoulement related to refugee protection in Indonesia, the problem is that Indonesia still has not ratified the 1951 convention and the 1967 additional protocol, this has an impact on refugees who come to Indonesia. The purpose of this article is to see how the implementation of the principles of non-refoulement in Indonesian legislation, then to analyze the challenges and dynamics of refugees in Indonesia. The method used in this article is normative method, the type of analysis used is qualitative, the type of this article is library research. Then the results of this article found that the complexity of global problems related to refugees requires serious attention from the international community. Although Indonesia has not ratified the 1951 Convention and 1967 Protocol, the commitment to protect and assist refugees remains a focus to fulfill international responsibilities. The principle of non-refoulement is one of the foundations of refugee protection that prohibits forced return. Although Indonesia already has a national legal framework related to refugee protection, the implementation of the principle of non-refoulement needs to be analyzed more deeply. This article is important because it provides a deeper understanding of the challenges and steps that can be taken to improve refugee protection in Indonesia. This paper fills the knowledge gap regarding the implementation of the principle of non-refoulement in Indonesia and is expected to provide suggestions and recommendations to improve the protection and implementation of the principle of non-refoulement of refugees in Indonesia.

References

Agung, A. P. W. (2021). Perlindungan Hukum Terhadap Pekerja Dalam Pemutusan Hubungan Kerja (Phk) Dengan Alasan Efisiensi Akibat Pandemi Covid 19. To-Ra, 7(1), 135–153.

Alfarizi, M. A., Kartiko, A. Y., & Nuryani, D. (2022). Penanganan Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Rumah Detensi Imigrasi Di Indonesia Berdasarkan Ketentuan Hukum Pengungsi Internasional. Journal of Law and Border Protection, 4(1), 1–21.

Amiruldin, F. (2019). Tinjauan Yuridis Tentang Pengungsi Korban Perang Berdasarkan Konvensi Wina 1951 Mengenai Status Pengungsi. Fakultas Hukum UNPAS.

Anggriawan, D. F., Utomo, T. C., & Pattipelohy, S. C. (2016). 27. Pelanggaran Prinsip Non-refoulement Terhadap Pengungsi Dan Pencari Suaka Pada Kebijakan Operation Sovereign Borders Serta Implikasinya Bagi Indonesia Sebagai Negara Transit. Journal of International Relations, 2(4), 250–260.

Coen, A. (2018). International order, the rule of law, and US departures from refugee protection. The International Journal of Human Rights, 22(10), 1269–1284.

Cristiana, E. (2021). Perlindungan Terhadap Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia Pada Masa Pandemi Covid-19. Satya Dharma: Jurnal Ilmu Hukum, 4(1), 30–48.

Ernawati, N. (2019). Konsekuensi Hukum Penerapan Dua Kebijakan Australia Selaku Anggota Konvensi Pengungsi Tahun 1951 di Tinjau Dari Konvensi WINA 1969. Jurnal IUS Kajian Hukum Dan Keadilan, 7.

Fachrurrahman, R. (2016). Penerapan Prinsip Non-Refoulement Terhadap Pengungsi Di Indonesia Sebagai Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Genewa Tahun 1951 Mengenai Status Pengungsi. Jurnal Online Mahasiswa, III(2), 1–15.

Gil-Bazo, M.-T. (2015). Refugee protection under International Human Rights Law: From non-refoulement to residence and citizenship. Refugee Survey Quarterly, 34(1), 11–42.

Hadi, A. (1951). Kebijaksanaan Pemerintah Dalam Menentukan Prioritas Ratifikasi Perangkat Internasional HAM. Seminar Tentang Kemungkinan Indonesia Menjadi Pihak Pada Konvensi, 2.

Hamdani, F., & Fauzia, A. (2021). Eksistensi Prinsip Non-Refoulement Sebagai Dasar Perlindungan Bagi Pengungsi Di Indonesia Saat Pandemi Covid-19 The Existence Of Non-Refoulement Principle As The Basis Of The Protection For Refugees In Indonesia During The.

Indrawan, J. (2016). Dukungan Norwegia Terhadap Perdamaian Di Myanmar: Studi Kasus Myanmar Peace Support Initiatives (MPSI). Jurnal Kajian Wilayah, 7(1), 29–44.

Ismaniar, T. J., & Atmadja, G. M. W. (2013). Penerapan “Prinsip Non Refoulement” Terhadap Pengungsi Dalam Negara Yang Bukan Merupakan Peserta Konvensi Mengenai Status Pengungsi Tahun.

Krustiyati, J. M. (2012). Kebijakan Penanganan Pengungsi di Indonesia: Kajian dari Konvensi Pengungsi 1951 dan Protokol 1967. Law Review, 12(2), 171–192.

Mu’in, F., Firdaweri, F., Muhammad, H., & Nawawi, M. A. (2022). Analysis on the Decisions of the Tanjungkarang and Metro Religious Courts Toward State Civil Apparatus Divorce Case on Islamic and Positive Law Perspective. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 7(1), 97–108.

Muthahari, I. M., & Almudawar, M. (2022). Perspektif Hukum dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia terhadap Pengungsi (Refugees) dan Pencari Suaka (Asylum Seekers) di Indonesia Dalam Penanganan Pengungsi di Luar Negeri Pada Masa Pandemi Covid-19. Jurnal Ilmiah Universitas Batanghari Jambi, 22(1), 297–303.

Nurul Qamar, S. H. (2022). Hak Asasi Manusia Dalam Negara Hukum Demokrasi: Human Rights In Democratiche Rechtsstaat. Sinar Grafika.

Putri Paramitha, N. M. M. (2016). Peranan Unhcr Terhadap Perlindungan Pengungsi Rohingya Di Aceh Indonesia. Uajy.

Rakhmi, I. T., Mujibussalim, M., & Mahfud, M. (2019). Tindak Pidana yang Dilakukan Pengungsi Internasional di Indonesia. Kanun Jurnal Ilmu Hukum, 21(1), 145–158.

Romsan, A. (2003). Hukum Internasional dan Prinsip-Prinsip Perlindungan Internasional. Bandung, Sanic Offict.

Rudi Candra, R., Aprilia Restuning Tunggal, A., & Ida Susilowati, I. (2022). Mengenal Hubungan Internasional. UNIDA Gontor Press.

Sakharina, I. K. (2016). Buku Ajar Pengantar Hukum Pengungsi Internasional: Perbedaan Istilah Pencari Suaka, Pengungsi Internasional, dan Pengungsi dalam Negeri. Deepublish.

Setiawan, H. M. A. (2020). Bantuan Hukum di Indonesia dalam Perspektif Penegakan Hukum Hak Asasi Manusia (Telaah yuridis terhadap Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2011 Tentang Bantuan Hukum dalam mewujudkan access to justice).

Setiawan, I., Rifa’i, A., & Mariana, M. (2022). Islamic Law and Human Rights: Doctrinal Controversies in Sunni and Shia Islam Since The 1948 Universal Declaration. Jurnal Mahkamah: Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 7(2), 183–197.

Sitanala, R. S. D. (2018). Perlindungan Hukum Terhadap Pengungsi Lintas Batas Negara Di Indonesia. Sasi, 24(1), 30–39.

Susetyo, H. (2022). Urgensi Penanganan Pengungsi dan Pencari Suaka di Indonesia. Fakultas Hukum Universitas Indonesia.

Tong, S., Bambrick, H., Beggs, P. J., Chen, L., Hu, Y., Ma, W., Steffen, W., & Tan, J. (2022). Current and future threats to human health in the Anthropocene. Environment International, 158, 106892.

Downloads

Published

2023-12-19

How to Cite

Dermawan, K. D. P., & Diani Sadiawati. (2023). Implementation of Non-Refoulement Principles in Legislation as Protection of Refugees in Indonesia. Jurnal Mahkamah : Kajian Ilmu Hukum Dan Hukum Islam, 8(2), 137–150. https://doi.org/10.25217/jm.v8i2.3968

Issue

Section

Articles